PRODUK HUKUM

UNDANG - UNDANG

• UU No 11 Tahun 2008 : Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• UU No 13 Tahun 2008 : Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 
• UU No 14 Tahun 2008 : Tentang Keterbukaan Informasi Publik 
• UU No 21 Tahun 2008 : Tentang Perbankan Syariah 
• UU No 44 Tahun 2008 : Tentang Pornografi 
• UU No 5 Tahun 2006 : Tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of Terrorist Bommbing, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997) 
• UU No 6 Tahun 2006 : Tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Teroris, 1999) 
• UU No 7 Tahun 2006 : Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)  
• UU No 1 Tahun 2004 : Tentang Perbendaharaan Negara 
• UU No 3 Tahun 2004 : Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
• UU No 15 Tahun 2004 : Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
• UU No 25 Tahun 2004 : Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
• UU No 41 Tahun 2004 : Tentang Wakaf 
• UU No. 17 Tahun 2003 : Tentang Keuangan Negara 
• UU No. 20 Tahun 2003 : Tentang Sistem Pendidikan Nasional 
• UU No 22 Tahun 1999 : Tentang Pemerintahan Daerah 
• UU No 28 Tahun 1999 : Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih & Bebas 
• UU No 38 Tahun 1999” : Tentang Zakat 
• UU No. 1 Tahun 1974: Tentang Perkawinan 
• UU No. 1/PNPS Tahun 1965: Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama 
• UU No. 22 Tahun 1946: Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

• KMA 200 Tahun 2012: Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenag 
• KMA 199 Tahun 2012: Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kemenag TA. 2013  
• KMA 159 Tahun 2012: Tentang Penetapan Tanggal 1 Dzulhijah 1433H  
• KMA 99 Tahun 2012: Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadlan 1433 H  
• KMA 55 Tahun 2012: Tentang Penetapan Kuota Dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1433 H/2012 M  
• KMA 175 Tahun 2010: Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama  
• KMA 94 Tahun 2010: Tentang Penentuan 1 Ramadhan 1431H / 2010  
• KMA 1 Tahun 2010: Tentang Perubahan Departemen Menjadi Kementerian  
• KMA 139 Tahun 2009: Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1430H 
• KMA No. 59 Tahun 2007: Tentang Penyetoran dan Pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1428H/2007M 
• KMA No. 81 Tahun 2007: Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Lingkungan Departemen Agama 
• KMA No. 9 Tahun 2004: Tentang Penetapan tanggal 10 Dzulhijjah 1424H 
• KMA No. 554 Tahun 2003: Tentang Petunjuk Pelaksanaan Prosedur Tetap Pelayanan di Bidang Fasilitatif di Lingkungan Departemen Agama  
• KMA 493 Tahun 2003: Tentang Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama  
• KMA 490 Tahun 2003: Tentang Pendelegasian Wewenang Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama  
• KMA No. 396 Tahun 2002: Tentang Penetapan situs (website)Departemen Agama  
• KMA No. 137 Tahun 2002: Tentang Pengelolaan Informasi Keagamaan Departemen Agama   
• KMA 518 Tahun 2001: Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal

  

PERATURAN MENTERI AGAMA

• PMA Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama
• PMA Nomor 14 Tahun 2012: Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler 
• PMA Nomor 13 Tahun 2012: Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama  
• PMA Nomor 10 Tahun 2010: Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama  
• PMA Nomor 11 Tahun 2007: Tentang Pencatatan Nikah  
• PMA Nomor 9 Tahun 2007: Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Departemen Agama  
• PMA Nomor 8 Tahun 2007: Tentang Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama  
• PMA Nomor 3 Tahun 2007: Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran  
• PMA Nomor 21 Tahun 2006: Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Departemen Agama  
• PMA Nomor 3 Tahun 2006: Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama  
• PMA Nomor 30 Tahun 2005: Tentang Wali Hakim   
• PMA Nomor 21Tahun 2005: Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk

INSTRUKSI MENTERI AGAMA

• Instruksi Menteri Agama No. 1 Tahun 2012: Tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kemenang 
• Instruksi Menag No. 1 Tahun 2007: Tentang Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral  
• Instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 1981: Tentang Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama

KEPUTUSAN DIRJEN

• Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji No.D/277 Tahun 2005: Tentang Petunjuk Teknis Perbekalan Haji 
• Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/163 Tahun 2004: Tentang Sistem Pendaftaran Haji

INTRUKSI DIRJEN

• Instruksi Dirjrn Bimas Islam No.Dj.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan