KEMENAG LOBI
KUOTA HAJI DAN BAHAS RUTE PENERBANGAN
Jakarta
(Pinmas) —- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dijadwalkan akan bertolak ke
Arab Saudi pada akhir pekan ini untuk kembali melakukan lobi-lobi penambahan
kuota haji kepada Pemerintah Arab Saudi.
“Paling
utama adalah mengenai kuota. Kuota haji tahun ini apakah masih sama seperti
tahun lalu, 166.800 atau dipotong dari kuota semula, 211.000,” demikian
penjelasan Abdul Djamil saat ditanya terkait agenda kerja Menag selama di Arab
Saudi, Jumat (09/01).
Abdul Djamil
yang juga akan mendampingi Menag ke Arab Saudi mengaku bahwa persoalan
kuota haji tergantung pada banyak
hal, utamanya terkait pembangunan Masjidil Haram. “Setahu saya baru
tahapan satu, tapi itu belum signifikan untuk bisa melayani jamaah dari seluruh
dunia,” terangnya.
Meski
demikian, Abdul Djamil memastikan pihaknya akan tetap meminta tambahan kuota
kepada Pemerintah Arab Saudi. Beberapa skema sudah disiapkan, salah satunya
dengan melobi untuk dapat menggunakan kuota dari negara lain yang tidak
terpakai. “Kita akan tetap meminta. Misalnya dengan logika menggunakan kuota
dari negara lain yang tidak terpakai (misalnya karena) terjangkit Virus
Ebola (sehingga terkena) warning, kan nanti kuotanya kosong. Mungkin tidak, itu
kita gunakan,” jelasnya.
Selain itu,
tim haji yang dipimpin Menag juga akan mengajukan usulan-usulan terkait
perbaikan rute penerbangan. Kemenag akan
mengusulkan agar seluruh jamaah haji Indonesia gelombang pertama bisa langsung
mendarat di Madinah, dan gelombang kedua yang datangnya melalui Jeddah bisa
dipulangkan langsung melalui Madinah. Rute penerbangan seperti ini akan
mengungtungkan jamaah karena tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh dari
Jeddah ke Madinah atau sebaliknya yang ditempuh selama 5 – 6 jam.
“Dia
(jamaah( tidak perlu lagi bersusah payah untuk pergi ke Jeddah perjalanan
selama 5 -6 jam ke Madinah, tapi dari Madinah bisa langsung ke Tanah Air. Itu
untuk gelombang kedua yang setelah Arafah ke Madinah,” jelas Abdul Djamil.
“Sebaliknya
yang gelombang pertama langsung (mendarat) ke Madinah dan ke pemondokan. Tidak
ada lagi perjalanan Jeddah ke Madinah,” tambahnya.
Hal lain
yang juga akan dibahas menyangkut kepastian kebijakan parameter kapasitas
pemondokan, apakah berdasarkan ehajj atau berdasarkan tasyrih yang dibuat
oleh hotel itu sendiri. “Jadi agar tidak terjadi double standard , nanti yang
dirugikan kita,” katanya.
Selain
Dirjen PHU, Menteri Kesehatan juga akan ikut dalam kunjungan kerja ke Arab
Saudi. Selama di sana, tim Indonesia akan melakukan sejumlah pertemuan dengan
Menteri Haji Arab Saudi, GACA, dan beberapa pihak lainnya. (mkd/mkd)
